Peer-reviewed article
SETTLEMENT OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN BASED ON BALINESE CUSTOMARY LAW
Gede Rhama Sukmayoga Wiweka, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Putu Gede Arya Sumertayasa, I Nyoman Bagiastra ·
Summary
Written by AI, not yet AICS's view · claude-haiku-4-5-20251001This study examines how sexual violence against children is handled under both Indonesian criminal law and Balinese customary law. The research finds that Indonesian law addresses such crimes through specific criminal statutes, while Balinese customary law offers two approaches: retributive (punitive) justice or restorative justice. The study identifies a significant problem: in criminal justice systems generally, child victims of sexual violence often do not receive adequate protection from authorities, and their interests are frequently overlooked or treated merely as administrative requirements rather than genuine victim support.
Key points
- Sexual violence against children in Indonesia is regulated under Articles 81 and 82 of the Child Protection Law (UUPA), with proceedings following the Criminal Procedure Code (KUHAP)
- Balinese customary law offers two justice approaches for sexual violence: retributive (punitive) sanctions or restorative (rehabilitative) sanctions
- In restorative justice approaches, victim rights require careful attention as victims are stakeholders who should have legal standing in resolution processes
- Victims of sexual violence commonly do not receive equal protection from criminal justice authorities, leading to their core interests being neglected
- Victim protection in criminal justice systems often remains limited to administrative or procedural compliance rather than substantive support
Limitations
This is a normative legal analysis examining legal frameworks and justice approaches; it does not present empirical data on actual case outcomes, victim experiences, or comparative effectiveness of different settlement methods in practice.
Abstract
Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan hukum positif di Indonesia serta hukum adat Bali. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengaturan terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UUPA, terkait penyelesaiannya menurut system peradilan pidana disesuaikan dengan ketentuan KUHAP. Serta penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum adat Bali dijabarkan menjadi dua pendekatan keadilan, yaitu sanksi pidana pendekatan pembalasan (retributive) atau sanksi pidana pendekatan pemulihan (restoratif). Dan jika dalam penyelesaianny melalui pendekatan restoratif, hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Namun, pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.